#Selamat Datang Di Web Resmi Kemenag Maros, Melayani Umat Lebih Dekat#Zona Integritas Bebas Korupsi, Tolak Pungli dan Gratifikasi

Dr.H.Kaswad Sartono, M.Ag :"Jangan Membenarkan Kebiasaan, Tapi Harus Membiasakan Kebenaran"


Maros (Humas). Ungkapan di atas disampaikan oleh Kabid Urais Kanwil Kemenag Sulsel Dr.H.Kaswad Sartono, M.Ag. ketika menjelaskan PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah pada acara Silaturrahim Tokoh Agama Kemenag Maros, Kamis 8 Agustus 2014 di aula Almarkaz Alislami Maros. Kegiatan ini dirangkaikan dengan halal bihalal dan dihadiri sekitar 150 peserta dari unsur pegawai Kemenag Maros, Kepala KUA Kecamatan dan staf, para guru RA, guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam, Penghulu dan Penyuluh, pembantu PPN serta tokoh masyarakat.

Acara diawali dengan laporan panitia oleh Kasubag TU, H.Muhammad Sunusi, S.Ag yang tampil dengan beberapa bait pantunnya. Dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Drs.Syamsuddin, M.Ag yang menguraikan arti penting dilaksanakannya halal bihalal dan silaturrahmi tokoh umat ini dalam menyikapi berbagai dinamika antara pegawai demikian juga berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat yang terjadi demikian cepat.

Tampil sebagai pembawa hikmah halal bihalal, Dr. Kaswad Sartono, M.Ag mengupas makna dari `idul fitri dan ungkapan "taqabbalalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bikhair", suatu makna yang sangat dalam yakni kembali ke fitrah atau asal kejadian. "`id berasal dari kata `aada ya`uudu yang bermakna kembali. Artinya manusia pernah berada di suatu tempat awal kemudian berpindah ke tempat lain dan akhirnya kembali ke posisi semula. Sementara ucapan "taqabbalallahu minna wa minkum", adalah doa kepada Allah agar amalan ibadah kita diterima dan sepanjang tahun kita berada dalam kebaikan.

Dalam kesempatan tersebut lebih jauh Kaswad Sartono mensosialisasikan peraturan pemerintah tentang biaya nikah yakni PP No. 48 Tahun 2014. Kaswad menekankan bahwa PP No. 48 ini sudah sangat ditunggu-tunggu. PP ini menjadi solusi berbagai persoalan yang muncul diseputar biaya nikah. Menurutnya, ada dua isu besar yang menjadi sorotan di Kementerian Agama yakni Pelayanan Haji dan Nikah. Dengan disahkannya PP ini, maka pegawai PPN di kecamatan tidak lagi bersentuhan dengan uang biaya nikah karena di setor langsung ke nomor rekening yang ditunjuk oleh PP tersebut. Bahkan PP ini mengembalikan "maqam" pegawai PPN pada makanah yang seharusnya sebagai sosok yang dihormati di masyarakat.

Olehnya itu, pihak pihak yang terlibat dalam pelayanan pernikahan di tengah masyarakat seperti pegawai PPN, Penghulu dan Kepala KUA harus solid. Pelayanan yang berjalan sebelum PP ini lahir yang disinyalir berbau suap sudah harus ditinggalkan. Aturan baru ini sudah harus dijalankan dan dibiasakan. "jangan membenarkan kebiasaan, tapi harus membiasakan kebenaran" ungkap Kaswad yang disambut dengan tepuk tangan peserta.

PP No. 48 Tahun 2014 ini mengatur tentang biaya pernikahan "nol (0)" rupiah bagi mereka yang melangsungkan aqad pernikahan di kantor KUA pada hari kerja jam kerja pegawai. Sementara jika aqad dilaksanakan di luar kantor KUA Kecamatan dimanapun tempatnya, maka dikenakan biaya sebesar 600 ribu rupiah yang disetor langsung pemohon ke rekening
yang telah ditunjuk. Untuk itu, pegawai PPN Kecamatan akan mendapatkan langsung "reward" dari pemerintah sesuai dengan kinerja di lapangan. Menjelang shalat dhuhur, acara diakhiri dengan doa oleh yang dipimpin Ketua MUI Maros KH.Syamsul Khalik dilanjutkan dengan istirahat dan ramah tamah.